Politik

Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Kembali Dibahas

Pemilu
Wacana mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menjadi perbincangan di kalangan pemerintah dan legislatif. Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu alternatif dalam sistem pemilihan kepala daerah. Pihak terkait memberikan penjelasan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap...

Tiga Opsi Sistem Pemilu Muncul Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan beberapa opsi terkait sistem pemilu yang dapat diterapkan di masa mendatang. Setidaknya terdapat tiga skema yang menjadi bahan pertimbangan dalam merancang sistem pemilu baru. Setiap opsi memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, baik...

Sosok Negarawan Dinilai Penting untuk Memimpin Lembaga Negara

Partai Politik
Sejumlah ahli menilai bahwa pemimpin lembaga negara perlu memiliki jiwa dan sikap kenegarawanan. Hal ini dianggap penting agar keputusan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan...

Rekrutmen Terbuka Dinilai Uji Kualitas Kader dalam Pilkada

Partai Politik
Langkah partai politik yang membuka proses rekrutmen calon kepala daerah secara terbuka dinilai sebagai upaya untuk menguji kualitas kader. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi...

DPR Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen untuk Tingkatkan Kualitas Siaran

Parlemen
DPR menetapkan pedoman baru dalam pengelolaan TVR Parlemen sebagai upaya meningkatkan kualitas penyiaran informasi kepada publik. Kebijakan ini bertujuan memastikan transparansi serta penyampaian informasi...

DPR Bentuk Pansus untuk Bahas RUU Desain Industri dan Hukum Perdata

Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas dua rancangan undang-undang penting, yakni RUU Desain Industri dan RUU Hukum Perdata. Pembentukan...

Kebijakan WFH Perlu Didukung Perbaikan Transportasi Publik

Kebijakan Publik
Penerapan kebijakan work from home (WFH) dinilai perlu diimbangi dengan pembenahan sistem transportasi publik. Hal ini disampaikan oleh sejumlah ekonom yang menilai kebijakan kerja...

Program Satu Data Indonesia Dinilai Mampu Hemat Anggaran Negara

Kebijakan Publik
Pemerintah terus mendorong implementasi program Satu Data Indonesia sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan data di berbagai instansi. Program ini bertujuan menyatukan data dari berbagai...

Ketimpangan Antara Kebijakan Pemerintah dan Nasib Guru Honorer

Kebijakan Publik
Ketimpangan dalam kebijakan publik kembali menjadi sorotan setelah adanya perbandingan antara penerapan program pemerintah di satu sisi dan kondisi guru honorer di sisi lain....

Kontroversi Pemanggilan MKMK oleh DPR Panaskan Diskursus Publik

Parlemen
Kontroversi terkait pemanggilan pihak yang tergabung dalam MKMK (Majelis Kepastian & Keselamatan Masyarakat Kota) oleh DPR terus menjadi perbincangan publik. DPR merujuk pada kewenangan...

18 Tahun Partai Gerindra: Perjalanan, Refleksi, dan Janji untuk Rakyat

Partai Politik
Memasuki usia 18 tahun, Partai Gerindra melakukan refleksi atas perjalanan organisasi dari awal berdiri hingga kini. Beragam dinamika telah dilewati, termasuk tantangan internal, perjuangan...

Strategi Pangkalpinang Capai Target Partisipasi 80% di Pilkada Ulang

Pemilu
Pemerintah Kota Pangkalpinang dan penyelenggara pemilihan umum daerah menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Ulang 2025, dengan target partisipasi mencapai minimal...

Artikel Terbaru